Menko Kemaritiman dan Investasi: "Sulit dimengerti. Kami tidak punya pilihan selain menanggapinya dengan serius."

Menyusul larangan resmi Presiden AS Joe Biden pembelian raksasa baja Jepang Nippon Steel Corp atas pabrikan baja AS rintisan US Steel yang nilainya mencapai US\$ 25 miliar, Menteri Ekonomi dan Industri Jepang Yasutoshi Nishimura menyebut keputusan tersebut oleh pihak Biden adalah “sulit sekali untuk dimengerti” pada Selasa (4/1).

“Benar benar menyulitkan dan memprihatinkan bagi pemerintahan Biden untuk menjelaskan (keputusannya) karena khawatir mengenai keamanan nasional,” kata Nishimura dalam pernyataannya kepada kantor berita AFP. “Pemerintah Jepang tak punya pilihan lain selain menganggap bisnis ini serius dan bertindak dengan tepat sesuai pemahaman objektif atas fakta dan alasan yang diajukan.”

Berdasarkan kantor beritaKyodo NewsJepang, pada Senin sore Nishimura memaparkan, “Pemerintah Jepang menilai pengambilalihan usaha yang direncanakan akan memberikan manfaat bagi AS dan Jepang. Investasi langsung Jepang ke negara ini mengalami tren pertumbuhan jangka panjang dalam beberapa tahun terakhir.”

Jepang, kata Nishimura, “sangat ingin melanjutkan untuk meningkatkan (investasi) AS sekaligus memperkuat aliansi melalui kerja sama” dengan AS. “Penting bagi pemerintah (AS) untuk secara tepat merespons kekhawatiran Jepang, berdasarkan komitmennya pada prosedur pengambilan keputusan yang seadil adilnya,” sambungnya. “Akan lebih baik jika mereka menjelaskan (alasan) atas keputusan (persetujuan penggabungan) ini secara sesuai dengan jalur Komite Investasi Asing di AS (CFIUS), misalnya.”

Pada Senin lalu (3/1), Gedung Putih menyatakan bahwa Biden secara resmi telah melarang Nippon Steel membeli US Steel. “Industri baja domestik yang kuat yang dimiliki dan dijalankan oleh warga negara AS adalah prioritas keamanan nasional yang sangat penting,” demikian bunyi pernyataan dari Gedung Putih yang mengutip niat baik Biden. Salah satunya, terangnya, “Pengambilalihan Nippon Steel atas US Steel akan menempatkan salah satu produsen baja terbesar di AS di bawah kendali entitas asing, dan menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional serta rantai pasokan kritikal,” menurut pernyataan tersebut.

Penentuan terakhir untuk memblokir penggabungan ini mendapat kritik dari para pejabat industri baja Jepang dan AS. “Perusahaan bersama ini merasa menyedihkan atas penetapan Komite Investasi Asing di AS (CFIUS),” ujar Nippon Steel dan US Steel dalam sebuah pernyataan yang disampaikan ke website perusahaan Jepang pada Selasa sore.

“Nippon Steel dan US Steel selalu memahami bahwa proses penetapan ini bersifat rahasia dan berdasarkan tinjauan fakta secara objektif. Sayangnya, keputusan ini adalah bukti jelas penggabungan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan politik,” kutip AFP pernyataan dua perusahaan tersebut, sambil menambahkan mereka “menyimpan hak dan opsi yang ada bagi mereka, termasuk hingga tindakan hukum.” Sementara itu, pada Rabu pagi waktu setempat, menurut koran JepangNikkei menyebut, setelah keputusan Biden dibuat Nippon Steel Corp memutuskan untuk mengambil tindakan hukum atas keputusan pemerintahan Biden.